Profil

SDBI Al Hikmah Surabaya

A. LATAR BELAKANG

Keniscayaan globalisasi sebagai tatanan baru kehidupan dunia, mengharuskan adanya akselerasi kualitas sumber daya manusia. Keunggulan kualitas SDM (sumber daya manusia) inimenjadi kunci daya saing yang menentukan, karena SDM lah yang akan menentukan eksistensi kehidupan, perkembangan, kemenangan dan persaingan.

Selain itu bagi Negara yang ingin eksistensinya terjaga di mata dunia dan menjadi pemenang di segala sector maka syarat mutlak yang harus dimiliki adalah kualitas SDM yang tinggi.

Pembukaan UUD 1945 pun mensyaratkan tujuan Negara atau Pemerintaha Republik Indonesia adalah menghasilkan bangsa yang berkualitas. Mewujudkan bangsa yang berkualitas ini dideskripsikan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan akses pendidikan terbaik seluas-luasnya tanpa memandang ras, status social, etnis, agama dan gender.

Sesuai pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang visi pendidikan nasional, Depdiknas sebagai institusi pemerintah yang berkewajiban menjalankan sistem pendidikan nasional menetapkan vivi pada tangun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan kamil/Insan Paripurna)

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas social, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Sedangkan yang dimaksud dengan insan yang kompetitif adalah insan yang berkepribadian unggul dan gemar akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mute, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat.

Untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif perlu ditetapkan strategi dan program yang efektif, antara lain dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga pendidikan sebagaimana bunyi salah satu misi pendidikan nasional dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: “Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global”

Memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku, dan wacana peningkatan kualitas SDM, sekolah sebagai jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mejadi insan cerdas dan kompetitif sebagai representasi sumber daya manusia yang bermutu sesuai yang daharapkan pembangunan nasional, maka sekolah harus segera berbenah untuk mempersiapakan pendidikan yang sesuai tuntutan globalisasi.

SD Al Hikmah Surabaya menjawab peluang ini dengan mepersiapakan diri menjadi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional yang tetap bercirikan Pendidikan Islam.

B. PENGERTIAN RINTISAN SDBI

Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan awal (rintisan) terhadap suatu sekolah yang potensial menuju sekolah dasar bertaraf internasional. Dalam kurun pembinaan tersebut, sekolah ditetapkan sebagai penyelenggara RINTISAN SDBI. Apabila telah memenuhi sebagai SDBI secara penuh, maka sekolah tersebut ditetapkan sebagai SDBI.

C. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan SDBI adalah untuk meningkatkan keprofesionalan satuan pendidikan sekolah dasar sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standard nasional dan internasional sehingga menjadi satuan pendidikan yang mampu menghasilkan Lulusan yang berkelas nasional dan internasional sekaligus.

Lulusan yang berkelas nasional telah dirumuskan dalam UU No. 20/2003 dan dijabarkan dalam PP 19/2005, dan lebih dirincikan lagi dalam Permendiknas nomor 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu “Meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Untuk memperlancar komunikasi global, SDBI menggunakan bahasa internasional terutama bahasa inggris dan menggunakan teknologi komunikasi informasi (ICT).

D. DASAR HUKUM

Dasar penyelenggaraan SDBI adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemedimah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  8. Keputusan Mendiknas RI No. 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan kepmendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006
  12. Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005-2006
  13. Rencana Strategis Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas tahun 2005-2009.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: